Kisah Jokowi Bubarkan Petral dan Mega Korupsi Pengoplosan Minyak. Siapa Riza Chalid?

 Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), langkah tegas diambil untuk membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada tahun 2015. Petral, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berbasis di Singapura, selama bertahun-tahun dicurigai sebagai sarang praktik mafia minyak yang merugikan negara. Pembubaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Ketika Petral dibubarkan, Presiden Jokowi mendapat pujian besar. 

 Setelah pembubaran Petral, beberapa mantan direksinya mendapatkan posisi baru di berbagai instansi. Namun, langkah karier mereka tidak selalu berjalan mulus. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah. Kasus ini melibatkan praktik pengoplosan bahan bakar minyak, di mana Pertalite (RON 90) dioplos menjadi Pertamax (RON 92), yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

Sebuah mobil sedang diisi BBM oleh Petugas

Pengungkapan kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan praktik mafia migas di Indonesia. Meskipun Petral telah dibubarkan, indikasi adanya praktik serupa masih muncul. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyatakan bahwa kasus korupsi di Pertamina Subholding menunjukkan kemungkinan keterlibatan mafia migas yang melibatkan oknum pengusaha dan pejabat negara.

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat. Asep mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu dalam rangka pemberantasan korupsi di Pertamina. Kasus mega korupsi ini terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina. 

Kasus ini menjadi pengingat bahwa meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memberantas praktik mafia migas, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan tata kelola yang bersih dan transparan di sektor energi Indonesia.

Dalam kasus mafia migas atau skandal industri minyak di Indonesia tak bisa dilepaskan dari Riza Chalid

 Siapa Riza Chalid?

Mohammad Riza Chalid, dikenal sebagai "Saudagar Minyak" atau "Gasoline Godfather", adalah seorang pengusaha Indonesia yang mendominasi bisnis impor minyak melalui perusahaan-perusahaan seperti Global Energy Resources. Perusahaannya menjadi pemasok utama bagi Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.

Keterlibatan Sejak Era Orde Baru

 Keterlibatan Riza Chalid dalam industri minyak Indonesia dimulai sejak era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan manajemen Pertamina saat itu, yang memungkinkannya untuk mengamankan posisi strategis dalam bisnis impor minyak.

 Dominasi Melalui Petral

 Pada awal 2000-an, ketika Indonesia menjadi pengimpor netto minyak, peran Petral sebagai lengan perdagangan minyak dan bahan bakar Pertamina di Singapura semakin signifikan. Riza Chalid, melalui perusahaannya, menjadi pemasok utama dengan nilai transaksi mencapai lebih dari US$30 miliar per tahun.

Kontroversi dan Dugaan Praktik Mafia Migas

 Nama Riza Chalid sering dikaitkan dengan dugaan praktik mafia migas, terutama terkait dengan pengadaan minyak melalui Petral yang dianggap tidak kompetitif dan merugikan negara. Meskipun sering disebut dalam berbagai kontroversi, ia jarang tersentuh oleh proses hukum.

 Pembubaran Petral dan Dampaknya

 Pada tahun 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo membubarkan Petral sebagai upaya memberantas praktik mafia migas. Langkah ini berdampak signifikan pada jaringan bisnis yang selama ini menguasai impor minyak, termasuk Riza Chalid.

Penyelidikan Terbaru oleh Kejaksaan Agung

 Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah di Pertamina. Dalam penggeledahan di kediaman Riza Chalid, ditemukan dokumen penting dan sejumlah uang tunai, yang memicu penyelidikan lebih lanjut mengenai keterlibatannya.

Keterlibatan Riza Chalid dalam industri minyak Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara sektor bisnis dan pemerintah dari era Orde Baru hingga saat ini. Meskipun sering dikaitkan dengan praktik mafia migas, proses hukum terhadapnya masih berlangsung dan menjadi sorotan publik.

 Masyarakat dan para pengamat sangat berharap bahwa Jaksa Agung akan menuntaskan skandal pengoplosan minyak ini dan kasus mega korupsi di anak perusahaan Pertamina tersebut, tanpa pandang bulu. 

Read More

Setelah UU Cipta Kerja berlaku maka ini yang terjadi untuk buruh yang kehilangan pekerjaan

UU Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan efektif berlaku mulai 3 November 2020. Memang masih ada unjuk rasa yang menolak Omnibus Law ini. 

Karena ada pandemi global yang diakibatkan oleh penularan Covid-19 ternyata bukan hanya membahayakan kesehatan manusia yang bisa berakibat kematian, juga berdampak cukup luas pada perekonomian di banyak negara termasuk Indonesia.  

Virus Corona berdampak pada kelangsungan dunia bisnis di ratusan negara, sehingga banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja maupun jam operasional. Strategi penghematan juga harus dilakukan. 

Banyak pula perusahaan dan pabrik yang terpaksa ditutup, sehingga perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Ini ibarat pil pahit dengan dosis tinggi yang harus ditelan oleh para pengusaha dan para pekerja mereka gara-gara Covid-19. 

Presiden Jokowi sedang makan siang dengan pekerja pabrik sepatu di Cikupa, Tangerang pada 2019 (liputan6.com)

Apa aspek penting pada Omnibus Law selain aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi keresahan para buruh dan mahasiswa? 

Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa UU Ciptaker 2020 ini adalah untuk memudahkan proses perijinan usaha, investasi dan kemudahan berbisnis yang akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. 

Para investor global dan lokal akan mendapatkan kemudahan karena tidak lagi memproses perijinannya dengan hambatan birokrasi serta pungli yang bisa mengarah pada kasus suap (korupsi). Para pencari kerja pun yang terdiri dari penganggur, fresh graduate dari tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi atau politeknik akan mendapat peluang lebih besar daripada sebelum ada Omnibus Law. 

Ternyata Omnibus Law yang ngotot digagas oleh Presiden Jokowi ini ada pasal yang mengatur tentang  program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja. Jaminan ini disediakan oleh pemerintahan Jokowi Amin dan akan tetap berlaku siapapun presidennya di masa yang akan datang. 

Terkait ketentuan itu finance.detik.com (7/10/2020) melalui teleconference Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan bahwa, "Terkait dana awal untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan undang-undang sudah menyampaikan, mengatur bahwa dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun," 

Karena itu para pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan uang tunai hingga pelatihan kerja. Hal ini dijelaskan pada pasal 46A UU Cipta Kerja, "Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan," 

Video tentang sikap warga setelah Presiden Jokowi teken UU Cipta Kerja.

Selain mendapatkan uang tunai dan pelatihan kerja, para pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan juga akan mendapatkan akses informasi kerja, sehingga mereka akan cepat mendapatkan informasi lowongan kerja. 

Penyaluran dana tersebut akan dilaksanakan oleh BPJS. Tentang berapa besaran dana yang akan diterima oleh buruh atau pekerja yang kehilangan pekerjaan itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Hal itu memang sudah diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. 

Merupakan tugas menteri tenaga kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi yang benar tentang ketentuan penting dari UU Cipta Kerja ini. 

Read More

Peluang & Tantangan Setelah Omnibus Law Sah Berlaku

Sebelum Indonesia, banyak negara lain yang telah memberlakukan Omnibus Law untuk mencegah terjadinya hambatan di bidang bisnis, ekonomi, ketenagakerjaan dan beberapa aspek lainnya yang berkaitan. Omnibus Law sering disebut sebagai undang-undang sapu jagat. 

UU Cipta Kerja alias Omnibus Law diharapkan membuka peluang

kerja & kesempatan usaha dari yang kecil sampai yang besar (liputan6.com)

Menjelang dan setelah DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law versi Indonesia, terjadi kehebohan di parlemen terutama setelah Fraksi PKS dan Demokrat menyatakan menolak RUU tersebut. Fahri Hamzah mantan wakil ketua DPR yang dipecat oleh PKS menyatakan kalau menolak seharusnya di awal bukan di ujung. 

Dikutip dari situs politik.rmol.id di akun Twitternya, @Fahrihamzah, mantan Wakil Ketua DPR ini menilai sikap Parpol yang menolak pengesahan UU penggabungan tersebut tidak dilakukan sejak awal pembahasan di DPR. "Kalau parpol senayan mau menolak UU seluruhnya, tolak RUU sejak awal seluruhnya," cuit Fahri

Fahri Hamzah yang terkenal vocal ketika menjadi anggota DPR ini mendukung UU Cipta Kerja ini karena berdampak positif terhadap dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. 

Cuitan Fahri Hamzah di akun twitternya menanggapi sikap PKS & Demokrat (duta.co)

Pro kontra terhadap UU Cipta Kerja ini telah menimbulkan gelombang demo di beberapa daerah bahkan terjadi tindakan anarki seperti merusak fasilitas umum. Di antara pendemo ada pelajar dan mahasiswa bukan hanya para buruh yang dimobilisasi oleh serikat mereka masing-masing. 

Para pengamat ada yang menyebut timbulnya pro kontra itu sebagai salah menerima informasi, salah persepsi dan juga karena ada banyak hoax yang berseliweran di media sosial, sehingga terjadi keributan dan tindakan anarki. 

Fasilitas umum itu dibangun dengan uang pajak yang dibayarkan oleh para pekerja maupun para pengusaha, sehingga banyak infrastruktur dan non infrastruktur yang bisa dibangun oleh pemerintah siapapun presiden dan kepala daerahnya. Kini, kerusakan tersebut harus diperbaiki kembali juga dengan uang rakyat yang diperoleh dari pembayaran pajak, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan umum lainnya, apalagi di saat pandemi global ini. 

Peristiwa unjuk rasa yang dilakukan dengan cara tidak sehat tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena jika tidak setuju dengan UU Cipta Kerja, siapapun yang tidak setuju dengan Omnibus Law bisa mengakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Belajar dari pengalaman ini, masyarakat dan generasi milenial bisa memanfaatkan peluang baru untuk membuka usaha kecil dan menengah, begitu pula para investor dalam negeri maupun luar negeri. UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah proses perijinan yang sebelum ini tidak kondusif untuk pengusaha kecil maupun besar. Buruknya sistem perijinan tentu menghambat momen untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

Ada peluang tentu ada pula tantangan.

Peluang di setiap situasi pasti selalu ada, bahkan di saat sulit seperti di saat Virus Corona yang belum berlalu ini. Tantangan itu adalah pola pikir atau mindset yang secara revolusioner harus diubah, yaitu dari mencari pekerjaan menjadi tindakan untuk menciptakan lapangan kerja. 

Untuk para karyawan atau pekerja juga penting untuk menyesuaikan diri dengan bekerja sesuai job desk masing-masing, belajar lebih banyak secara detail bukan hanya membaca judulnya. Suatu saat ketika pemikiran sudah matang - banyak di antara para buruh atau eksekutif di perusahaan menengah dan besar juga ingin menjadi pengusaha seperti para boss mereka saat ini. 

Dengan adanya UU Cipta Kerja, hambatan yang terjadi ketika mengurus ijin usaha telah dihilangkan. Banyak orang bijak mengatakan bahwa membuka usaha baru berarti mengurangi jumlah pengangguran. Ekonomi pun akan bergulir lebih lancar dengan suasana yang lebih baik tanpa hoax dan pro kontra yang membuat lelah hati dan pikiran. 

Jika pikiran warga +62 masih sibuk dengan pro kontra omnibuslaw, maka semakin banyak perusahaan yang akan merelokasi tempat usaha mereka dari Indonesia ke Vietnam, Kamboja, Thailand, bahkan Myanmar. Kalau ini terjadi, maka akan banyak orang dan keluarga yang menaruh harapan kepada para tulang punggung keluarga yang hanya bisa gigit jari. 

Lalu apa yang akan dilakukan selain mencari kambing hitam?

Read More

Jangan Berikan Panggung Provokator Untuk Membakar Negeri ini

Oleh:

Rudi S Kamri

Seperti sudah saya duga beberapa waktu lalu, bahwa pasti akan ada penunggang gelap yang ingin memperkeruh situasi pada saat negeri ini bersatu melawan penyebaran Covid-19. Aksi-aksi provokasi pasti akan dilakukan dengan menggunakan aksi rakyat kecil. Dan hari ini dugaan saya pun terbukti di daerah Tangerang dan Sukabumi. Ada beberapa setan berwujud manusia melakukan coretan vandalisme yang provokatif. 

Pada saat Presiden dan seluruh aparat negara sibuk menyelamatkan negeri ini, ada saja ulah sekelompok orang untuk untuk mengacaukan situasi darurat ini. Tujuannya jelas untuk menciptakan kegaduhan dan kerusuhan massa yang berujung pada penggulingan kekuasaan. Mereka sudah pasti mempunyai rencana yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan saya menduga keras ini dilakukan oleh kelompok sama yang memprovokasi kerusuhan Mei 2019 pasca Pilpres lalu.

Saya hanya menyesalkan mengapa aparat intelijen kita kembali dan kembali gagal mencegah hal ini terjadi. Upaya deteksi dini dan preventif seharusnya menjadi tugas aparat intelijen negara agar kekacauan ini tidak muncul ke permukaan. Karena saat ini kondisi masyarakat seperti ilalang kering, kalau disulut di satu tempat akan menjalar ke tempat yang lain. Kelambanan aparat intelijen mencegah hal ini akan menjadi beban berat aparat Kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan negara.

Rakyat kecil kembali diadu domba dan dibenturkan di tataran bawah, padahal kepedulian Pemerintah terhadap kelompok terdampak pandemi Covid-19 ini sudah maksimal dilakukan. Kucuran dana Pemerintah Pusat mencapai Rp 405 trilyun, belum lagi realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Kita semua tahu bahwa apapun upaya Pemerintah tidak akan mungkin cukup, tapi setidaknya bisa menjadi fondasi jaring pengaman sosial. Apalagi beberapa kelompok masyarakat juga sudah masif melakukan Program Peduli bagi sesama saudara sebangsa.

Para supir Taksi yang sepi penumpang mendapatkan bantuan makan siang yang dilakukan oleh Komunitas BONA BERBAGI Warga RW 06 Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Aksi ini sangat bermanfaat untuk mereka yang terdampak Covid-19 secara ekonomi daripada memprovokasi orang lain untuk berbuat kejahatan, yang akan merugikan masyarakat banyak.

Saran saya kepada aparat keamanan selain menangkap pelaku provokasi di lapangan, harus diusut tuntas perencana dan aktor intelektual dari gerakan provokasi ini. Aparat intelijen pun harus mau berbagi informasinya tentang gerakan di bawah karpet ini. Semua harus diungkap dan diberantas dengan tuntas. Jangan kasih kendor.

Saran lain, seperti yang saya sampaikan di tulisan terdahulu, aparat keamanan harus menjaga warung atau toko retail kebutuhan masyarakat seperti Indomaret, Alfamart, Circle-K dan tokoh retail lain khususnya di wilayah Jabodetabek yang masih buka sampai saat ini. Jangan sampai keamanan mereka diganggu oleh kaum pecundang. Aparat keamanan negara jangan bertindak seperti pemadam kebakaran. Harus dilaksanakan protap prevention untuk mencegah jangan sampai api keburu menyala.

Aksi Peduli Covid-19 yang dilakukan KSBN (Komunitas Seni Budaya Nusantara) dengan membagikan sembako untuk warga yang terdampak secara ekonomi. Ini merupakan solidaritas sosial paling nyata daripada menjadi provokator kejahatan. 

Di sisi lain saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya di Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian sosial kepada saudara atau masyarakat terdekat kita yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kepedulian kita kepada sesama apalagi bisa menyentuh sampai ke keluarga akan menjadi jangkar kuat untuk mencegah rakyat kecil digunakan oleh kaum provokator untuk mengail di air keruh.

Peranan pemuka agama dari kota sampai ke kampung-kampung harus juga menjadi oase penyejuk bagi masyarakat. Apabila gerakan masyarakat ini dilakukan serentak untuk mengiringi program bansos yang sudah diberikan Pemerintah, saya yakin kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.

Mudah-mudahan aktor intelektual dan kaum perencana yang memprovokasi massa bisa sadar diri. Kalau tidak mau sadar insyaallah paparan virus corona ke tubuh mereka akan menyadarkan mereka

Ya Allah, lindungi dan selamatkan bangsa dan negeri ini dari gangguan manusia berhati setan yang terkutuk. Aamiin 

Rudi S. Kamri diterima Presiden Joko Widodo di Istana. 

Salam SATU Indonesia

10042020

Read More

Amanda Nurani Penjual Tahu Goreng Cantik dan Gebrakan Jokowi Luncurkan Omnibuslaw Untuk Bisnis

Sesuai janji kampanye Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyerahkan RUU Omnibuslaw yang berkaitan dengan investasi yang didalamnya mencakup peluang usaha di Indonesia. 

Peluang itu bukan hanya untuk ivestor asing atau pengusaha konglomerat Indonesia, melainkan juga kemudahan yang akan lebih bagus untuk calon pengusaha muda, generasi Z, bahkan untuk warga pasca milenial. Dengan disatukannya peraturan perundang-undangan melalui gebrakan Jokowi melalui RUU Omnibuslaw, maka siapapun bisa memulai bisnis di segala usia, terutama untuk bisnis kecil dan menengah (UMKM).

Kalau anda termasuk orang yang sudah bosan menjadi pegawai swasta atau ASN (Aparatur Sipil Negara), dan ingin punya tabungan atau pensiun yang lebih besar dengan cara jujur tanpa korupsi, kini saatnya anda keluar dari zone nyaman atau comfort zone. 

Menjadi pegawai atau karyawan dengan gaji UMR yang anda terima setiap bulan, sambil menantikan bonus dan THR memang memberi kenyamanan pada banyak orang, namun jika dikaitkan dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat di berbagai aspek kehidupan.

Cantik dan bekerja keras untuk masa depan. Siap keluar dari comfort zone. Anda mau ikut jejak Amanda Nurani mulai bisnis baru? (plus.kapanlagi.com)

Untuk seorang bujangan menjadi karyawan mungkin "fine fine" saja, namun setelah punya istri atau suami, lalu punya anak, maka kebutuhan pun melambung dibarengi dengan inflasi berbagai bidang, bukan hanya pangan lho. Inflasi juga akan selalu meningkat di bidang kesehatan (biaya rumah sakit dan obat), bahkan biaya pendidikan sekolah, kuliah dan yang berkaitan dengan itu. 

Lalu bagaimana caranya keluar dari comfort zone dengan mulus?

Mungkin akan timbul keraguan untuk memulai sebuah bisnis, walaupun hanya dengan modal kecil. Risiko bisnis atau tepatnya risiko gagal adalah yang paling ditakuti oleh kebanyakan para pegawai atau karyawan di Indonesia.

Namun, setelah anda menyaksikan video viral tentang seorang perempuan cantik penjual tahu goreng di sekitar stasiun MRT Haji Nawi, Jakarta Selatan, apakah anda masih takut untuk memulai sebuah bisnis seperti pengantin baru tersebut? 

Amanda Nurani, cantik, cerdas dan berani membuka bisnis tahu goreng di pinggir jalan. Bagaimana dengan anda? (style.tribunnews.com)

Apa yang dilakukan Amanda Nurani adalah sebuah ide sederhana, tahu digoreng lalu dijual. Yang tidak sederhana adalah keberaniannya dalam mengambil risiko. Perempuan ini pasti sudah berdiskusi dengan suaminya yang juga seorang karyawan. 

Yang dilakukan oleh perempuan cantik dan tangguh ini adalah dengan menyiapkan tahu sebelum digoreng dengan racikan bumbu serta pengemasan yang apik. Senyum dan sambutan ramah kepada pelanggan adalah bagian dari marketing sederhana yang dilakukan Amanda. 

Dibalik itu semua Amanda juga sudah berancang-ancang bahwa dia akan menyiapkan tenaga kerja atau karyawan yang akan meniru cara kerjanya supaya bisa menggoreng tahu sesuai standar Amanda, begitu pula cara melayani para pelanggan. 

Senyum tulus Amanda Nurani ketika menyiapkan tahu goreng untuk para pelanggan tahu gorengnya di Stasiun MRT Haji Nawi, Jakarta (brilio.net)

Amanda tidak bisa hanya mengandalkan video viral tentang dirinya sebagai penjual tahu goreng dalam waktu lama. Netizen atau warganet adalah barisan mahkluk di dunia maya yang juga sering berpaling ke lain hati setelah ada video viral baru, yang mungkin lebih heboh. 

Bagaimanapun Presiden Jokowi sudah memberi dukungan melalui Omnibuslaw, sehingga anda akan lebih mudah untuk mengurus perijinan dari bisnis kecil, menengah sampai bisnis besar. Kalau anda punya keahlian di bidang teknologi dan sekaligus punya gagasan segar di bidang jasa dan produk yang lebih menarik daripada bisnis konvensional, maka anda bisa mulai usaha rintisan atau startup business. 

Kuy eh ayo mulai siapkan rencana bisnis segera sebelum anda diikat ketidaknyamanan di ruang comfort zone. 

Read More