Kisah Jokowi Bubarkan Petral dan Mega Korupsi Pengoplosan Minyak. Siapa Riza Chalid?

 Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), langkah tegas diambil untuk membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada tahun 2015. Petral, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berbasis di Singapura, selama bertahun-tahun dicurigai sebagai sarang praktik mafia minyak yang merugikan negara. Pembubaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Ketika Petral dibubarkan, Presiden Jokowi mendapat pujian besar. 

 Setelah pembubaran Petral, beberapa mantan direksinya mendapatkan posisi baru di berbagai instansi. Namun, langkah karier mereka tidak selalu berjalan mulus. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah. Kasus ini melibatkan praktik pengoplosan bahan bakar minyak, di mana Pertalite (RON 90) dioplos menjadi Pertamax (RON 92), yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.

Sebuah mobil sedang diisi BBM oleh Petugas

Pengungkapan kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan praktik mafia migas di Indonesia. Meskipun Petral telah dibubarkan, indikasi adanya praktik serupa masih muncul. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyatakan bahwa kasus korupsi di Pertamina Subholding menunjukkan kemungkinan keterlibatan mafia migas yang melibatkan oknum pengusaha dan pejabat negara.

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat. Asep mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu dalam rangka pemberantasan korupsi di Pertamina. Kasus mega korupsi ini terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina. 

Kasus ini menjadi pengingat bahwa meskipun langkah-langkah telah diambil untuk memberantas praktik mafia migas, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan tata kelola yang bersih dan transparan di sektor energi Indonesia.

Dalam kasus mafia migas atau skandal industri minyak di Indonesia tak bisa dilepaskan dari Riza Chalid

 Siapa Riza Chalid?

Mohammad Riza Chalid, dikenal sebagai "Saudagar Minyak" atau "Gasoline Godfather", adalah seorang pengusaha Indonesia yang mendominasi bisnis impor minyak melalui perusahaan-perusahaan seperti Global Energy Resources. Perusahaannya menjadi pemasok utama bagi Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura.

Keterlibatan Sejak Era Orde Baru

 Keterlibatan Riza Chalid dalam industri minyak Indonesia dimulai sejak era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan manajemen Pertamina saat itu, yang memungkinkannya untuk mengamankan posisi strategis dalam bisnis impor minyak.

 Dominasi Melalui Petral

 Pada awal 2000-an, ketika Indonesia menjadi pengimpor netto minyak, peran Petral sebagai lengan perdagangan minyak dan bahan bakar Pertamina di Singapura semakin signifikan. Riza Chalid, melalui perusahaannya, menjadi pemasok utama dengan nilai transaksi mencapai lebih dari US$30 miliar per tahun.

Kontroversi dan Dugaan Praktik Mafia Migas

 Nama Riza Chalid sering dikaitkan dengan dugaan praktik mafia migas, terutama terkait dengan pengadaan minyak melalui Petral yang dianggap tidak kompetitif dan merugikan negara. Meskipun sering disebut dalam berbagai kontroversi, ia jarang tersentuh oleh proses hukum.

 Pembubaran Petral dan Dampaknya

 Pada tahun 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo membubarkan Petral sebagai upaya memberantas praktik mafia migas. Langkah ini berdampak signifikan pada jaringan bisnis yang selama ini menguasai impor minyak, termasuk Riza Chalid.

Penyelidikan Terbaru oleh Kejaksaan Agung

 Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah di Pertamina. Dalam penggeledahan di kediaman Riza Chalid, ditemukan dokumen penting dan sejumlah uang tunai, yang memicu penyelidikan lebih lanjut mengenai keterlibatannya.

Keterlibatan Riza Chalid dalam industri minyak Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara sektor bisnis dan pemerintah dari era Orde Baru hingga saat ini. Meskipun sering dikaitkan dengan praktik mafia migas, proses hukum terhadapnya masih berlangsung dan menjadi sorotan publik.

 Masyarakat dan para pengamat sangat berharap bahwa Jaksa Agung akan menuntaskan skandal pengoplosan minyak ini dan kasus mega korupsi di anak perusahaan Pertamina tersebut, tanpa pandang bulu. 

Read More

Jangan Berikan Panggung Provokator Untuk Membakar Negeri ini

Oleh:

Rudi S Kamri

Seperti sudah saya duga beberapa waktu lalu, bahwa pasti akan ada penunggang gelap yang ingin memperkeruh situasi pada saat negeri ini bersatu melawan penyebaran Covid-19. Aksi-aksi provokasi pasti akan dilakukan dengan menggunakan aksi rakyat kecil. Dan hari ini dugaan saya pun terbukti di daerah Tangerang dan Sukabumi. Ada beberapa setan berwujud manusia melakukan coretan vandalisme yang provokatif. 

Pada saat Presiden dan seluruh aparat negara sibuk menyelamatkan negeri ini, ada saja ulah sekelompok orang untuk untuk mengacaukan situasi darurat ini. Tujuannya jelas untuk menciptakan kegaduhan dan kerusuhan massa yang berujung pada penggulingan kekuasaan. Mereka sudah pasti mempunyai rencana yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan saya menduga keras ini dilakukan oleh kelompok sama yang memprovokasi kerusuhan Mei 2019 pasca Pilpres lalu.

Saya hanya menyesalkan mengapa aparat intelijen kita kembali dan kembali gagal mencegah hal ini terjadi. Upaya deteksi dini dan preventif seharusnya menjadi tugas aparat intelijen negara agar kekacauan ini tidak muncul ke permukaan. Karena saat ini kondisi masyarakat seperti ilalang kering, kalau disulut di satu tempat akan menjalar ke tempat yang lain. Kelambanan aparat intelijen mencegah hal ini akan menjadi beban berat aparat Kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan negara.

Rakyat kecil kembali diadu domba dan dibenturkan di tataran bawah, padahal kepedulian Pemerintah terhadap kelompok terdampak pandemi Covid-19 ini sudah maksimal dilakukan. Kucuran dana Pemerintah Pusat mencapai Rp 405 trilyun, belum lagi realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Kita semua tahu bahwa apapun upaya Pemerintah tidak akan mungkin cukup, tapi setidaknya bisa menjadi fondasi jaring pengaman sosial. Apalagi beberapa kelompok masyarakat juga sudah masif melakukan Program Peduli bagi sesama saudara sebangsa.

Para supir Taksi yang sepi penumpang mendapatkan bantuan makan siang yang dilakukan oleh Komunitas BONA BERBAGI Warga RW 06 Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Aksi ini sangat bermanfaat untuk mereka yang terdampak Covid-19 secara ekonomi daripada memprovokasi orang lain untuk berbuat kejahatan, yang akan merugikan masyarakat banyak.

Saran saya kepada aparat keamanan selain menangkap pelaku provokasi di lapangan, harus diusut tuntas perencana dan aktor intelektual dari gerakan provokasi ini. Aparat intelijen pun harus mau berbagi informasinya tentang gerakan di bawah karpet ini. Semua harus diungkap dan diberantas dengan tuntas. Jangan kasih kendor.

Saran lain, seperti yang saya sampaikan di tulisan terdahulu, aparat keamanan harus menjaga warung atau toko retail kebutuhan masyarakat seperti Indomaret, Alfamart, Circle-K dan tokoh retail lain khususnya di wilayah Jabodetabek yang masih buka sampai saat ini. Jangan sampai keamanan mereka diganggu oleh kaum pecundang. Aparat keamanan negara jangan bertindak seperti pemadam kebakaran. Harus dilaksanakan protap prevention untuk mencegah jangan sampai api keburu menyala.

Aksi Peduli Covid-19 yang dilakukan KSBN (Komunitas Seni Budaya Nusantara) dengan membagikan sembako untuk warga yang terdampak secara ekonomi. Ini merupakan solidaritas sosial paling nyata daripada menjadi provokator kejahatan. 

Di sisi lain saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya di Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian sosial kepada saudara atau masyarakat terdekat kita yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kepedulian kita kepada sesama apalagi bisa menyentuh sampai ke keluarga akan menjadi jangkar kuat untuk mencegah rakyat kecil digunakan oleh kaum provokator untuk mengail di air keruh.

Peranan pemuka agama dari kota sampai ke kampung-kampung harus juga menjadi oase penyejuk bagi masyarakat. Apabila gerakan masyarakat ini dilakukan serentak untuk mengiringi program bansos yang sudah diberikan Pemerintah, saya yakin kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.

Mudah-mudahan aktor intelektual dan kaum perencana yang memprovokasi massa bisa sadar diri. Kalau tidak mau sadar insyaallah paparan virus corona ke tubuh mereka akan menyadarkan mereka

Ya Allah, lindungi dan selamatkan bangsa dan negeri ini dari gangguan manusia berhati setan yang terkutuk. Aamiin 

Rudi S. Kamri diterima Presiden Joko Widodo di Istana. 

Salam SATU Indonesia

10042020

Read More