Setelah UU Cipta Kerja berlaku maka ini yang terjadi untuk buruh yang kehilangan pekerjaan

UU Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan efektif berlaku mulai 3 November 2020. Memang masih ada unjuk rasa yang menolak Omnibus Law ini. 

Karena ada pandemi global yang diakibatkan oleh penularan Covid-19 ternyata bukan hanya membahayakan kesehatan manusia yang bisa berakibat kematian, juga berdampak cukup luas pada perekonomian di banyak negara termasuk Indonesia.  

Virus Corona berdampak pada kelangsungan dunia bisnis di ratusan negara, sehingga banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja maupun jam operasional. Strategi penghematan juga harus dilakukan. 

Banyak pula perusahaan dan pabrik yang terpaksa ditutup, sehingga perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Ini ibarat pil pahit dengan dosis tinggi yang harus ditelan oleh para pengusaha dan para pekerja mereka gara-gara Covid-19. 

Presiden Jokowi sedang makan siang dengan pekerja pabrik sepatu di Cikupa, Tangerang pada 2019 (liputan6.com)

Apa aspek penting pada Omnibus Law selain aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi keresahan para buruh dan mahasiswa? 

Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi bahwa UU Ciptaker 2020 ini adalah untuk memudahkan proses perijinan usaha, investasi dan kemudahan berbisnis yang akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. 

Para investor global dan lokal akan mendapatkan kemudahan karena tidak lagi memproses perijinannya dengan hambatan birokrasi serta pungli yang bisa mengarah pada kasus suap (korupsi). Para pencari kerja pun yang terdiri dari penganggur, fresh graduate dari tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi atau politeknik akan mendapat peluang lebih besar daripada sebelum ada Omnibus Law. 

Ternyata Omnibus Law yang ngotot digagas oleh Presiden Jokowi ini ada pasal yang mengatur tentang  program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja. Jaminan ini disediakan oleh pemerintahan Jokowi Amin dan akan tetap berlaku siapapun presidennya di masa yang akan datang. 

Terkait ketentuan itu finance.detik.com (7/10/2020) melalui teleconference Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan bahwa, "Terkait dana awal untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan undang-undang sudah menyampaikan, mengatur bahwa dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun," 

Karena itu para pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan uang tunai hingga pelatihan kerja. Hal ini dijelaskan pada pasal 46A UU Cipta Kerja, "Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan," 

Video tentang sikap warga setelah Presiden Jokowi teken UU Cipta Kerja.

Selain mendapatkan uang tunai dan pelatihan kerja, para pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan juga akan mendapatkan akses informasi kerja, sehingga mereka akan cepat mendapatkan informasi lowongan kerja. 

Penyaluran dana tersebut akan dilaksanakan oleh BPJS. Tentang berapa besaran dana yang akan diterima oleh buruh atau pekerja yang kehilangan pekerjaan itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Hal itu memang sudah diamanatkan oleh UU Cipta Kerja. 

Merupakan tugas menteri tenaga kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi yang benar tentang ketentuan penting dari UU Cipta Kerja ini. 

Read More

Terkuak alasan Erick Thohir Angkat Alexandra W Askandar sebagai Wakil Dirut. Sosok Cantik di Bank Mandiri

Setelah mengangkat Ahok sosok heboh yang menimbulkan pro dan kotra - sebagai Komisaris Utama Pertamina, ternyata Erick Thohir, Menteri BUMN mengangkat seorang wanita cantik bernama Alexandra W Askandar sebagai Wakil Dirut Bank Mandiri. 

Apakah Erick Thohir ingin memberi nuansa indah di jajaran Direksi Bank Mandiri?

Alexandra W. Askandar Wakil Dirut Bank Mandiri yang baru.

(makassar.tribunnews.com)

Kabar baiknya bukan itu alasannya. Kini peran perempuan semakin mendapat perhatian di dunia perbankan. Orang jaman dahulu juga mengatakan bahwa perempuan sangat teliti, bukan cerewet lho. Tri Rismaharini, walikota Surabaya terpilih dua kali karena sukses membangun Surabaya menjadi kota indah, rapi, birokrasinya rapi, sehingga tidak heran mendapat banyak penghargaan nasional dan internasional.

Sebagaimana dilaporkan amp.kompas.com (22/10/2020), Erick Thohir dengan gamblang menjelaskan alasan pengangkatan Alexandra sebagai petinggi baru di Bank Mandiri, “Kami di Kementerian BUMN terus memberikan kesempatan untuk memperbesar komposisi pimpinan wanita di perusahaan-perusahaan BUMN. Penunjukan Alexandra sebagai Wakil Direktur Utama di Bank Mandiri merupakan bagian dari usaha kami untuk terus meningkatkan persentase perempuan, hingga 15 persen pada jajaran pimpinan senior di BUMN. Sebelumnya, kami juga menunjuk Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI," 

Karir Alexandra atau terkenal di kalangan dekatnya dengan panggilan Sandra, karirnya memang meroket dalam tiga tahun terakhir ini. Jadi bukan begitu saja alasan Erick Thohir yang sukses ketika menyelenggarakan Asian Games dan menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin kampanye Jokowi Amin pada Pilpres 2019. 

Erick memilih Sandra sebagai Wakil Dirut Bank Mandiri setelah melihat rekam jejak perempuan yang mempesona ini, bukan hanya karena memiliki paras cantik, melainkan karena prestasi dan kinerjanya yang moncer di salah satu bank BUMN tersebut. 

Sementara itu medan.tribunnews.com (22/10/2020) mengungkap pula perempuan yang lahir pada 1972 ini adalah lulusan Universitas Indonesia dan Boston University, sebuah universitas ternama di Amerika Serikat. 

Sandra sebelumnya menjabat sebagai Group Head Corporate Banking pada 2015 dan Executif Vice President pada 2016, juga di Bank Mandiri. 

Dengan seleksi yang cermat, keinginan Erick Thohir untuk mengisi jabatan penting dengan komposisi 15 persen pada jajaran senior di BUMN diharapkan akan menjadikan BUMN sebagai perusahaan negara yang memiliki reputasi global, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan multi nasional. 

Setelah UU Cipta Kerja dan Omnibus Law yang digagas oleh Presiden Jokowi, sah dan berlaku dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka BUMN dan berbagai perusahaan swasta nasional dan global maupun koperasi serta perusahaan UMKM akan menjadi sinergi yang baik untuk majunya perekonomian Indonesia, termasuk menciptakan lapangan kerja lebih luas di seluruh Indonesia, bukan hanya Pulau Jawa. 

Kaum perempuan Indonesia pun akan semakin semangat mengejar prestasi di berbagai bidang, bukan hanya memperjuangkan pelestarian kebaya dan busana Nusantara, bukan hanya menjadi bagian stereotip simbol emansipasi yang telah diperjuangkan oleh Ibu Kartini, Cut Nyak Dien, dan para pahlawan perempuan Indonesia lainnya.

Read More

Peluang & Tantangan Setelah Omnibus Law Sah Berlaku

Sebelum Indonesia, banyak negara lain yang telah memberlakukan Omnibus Law untuk mencegah terjadinya hambatan di bidang bisnis, ekonomi, ketenagakerjaan dan beberapa aspek lainnya yang berkaitan. Omnibus Law sering disebut sebagai undang-undang sapu jagat. 

UU Cipta Kerja alias Omnibus Law diharapkan membuka peluang

kerja & kesempatan usaha dari yang kecil sampai yang besar (liputan6.com)

Menjelang dan setelah DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law versi Indonesia, terjadi kehebohan di parlemen terutama setelah Fraksi PKS dan Demokrat menyatakan menolak RUU tersebut. Fahri Hamzah mantan wakil ketua DPR yang dipecat oleh PKS menyatakan kalau menolak seharusnya di awal bukan di ujung. 

Dikutip dari situs politik.rmol.id di akun Twitternya, @Fahrihamzah, mantan Wakil Ketua DPR ini menilai sikap Parpol yang menolak pengesahan UU penggabungan tersebut tidak dilakukan sejak awal pembahasan di DPR. "Kalau parpol senayan mau menolak UU seluruhnya, tolak RUU sejak awal seluruhnya," cuit Fahri

Fahri Hamzah yang terkenal vocal ketika menjadi anggota DPR ini mendukung UU Cipta Kerja ini karena berdampak positif terhadap dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. 

Cuitan Fahri Hamzah di akun twitternya menanggapi sikap PKS & Demokrat (duta.co)

Pro kontra terhadap UU Cipta Kerja ini telah menimbulkan gelombang demo di beberapa daerah bahkan terjadi tindakan anarki seperti merusak fasilitas umum. Di antara pendemo ada pelajar dan mahasiswa bukan hanya para buruh yang dimobilisasi oleh serikat mereka masing-masing. 

Para pengamat ada yang menyebut timbulnya pro kontra itu sebagai salah menerima informasi, salah persepsi dan juga karena ada banyak hoax yang berseliweran di media sosial, sehingga terjadi keributan dan tindakan anarki. 

Fasilitas umum itu dibangun dengan uang pajak yang dibayarkan oleh para pekerja maupun para pengusaha, sehingga banyak infrastruktur dan non infrastruktur yang bisa dibangun oleh pemerintah siapapun presiden dan kepala daerahnya. Kini, kerusakan tersebut harus diperbaiki kembali juga dengan uang rakyat yang diperoleh dari pembayaran pajak, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan umum lainnya, apalagi di saat pandemi global ini. 

Peristiwa unjuk rasa yang dilakukan dengan cara tidak sehat tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena jika tidak setuju dengan UU Cipta Kerja, siapapun yang tidak setuju dengan Omnibus Law bisa mengakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Belajar dari pengalaman ini, masyarakat dan generasi milenial bisa memanfaatkan peluang baru untuk membuka usaha kecil dan menengah, begitu pula para investor dalam negeri maupun luar negeri. UU Cipta Kerja ini dibuat untuk mempermudah proses perijinan yang sebelum ini tidak kondusif untuk pengusaha kecil maupun besar. Buruknya sistem perijinan tentu menghambat momen untuk menciptakan lapangan kerja baru. 

Ada peluang tentu ada pula tantangan.

Peluang di setiap situasi pasti selalu ada, bahkan di saat sulit seperti di saat Virus Corona yang belum berlalu ini. Tantangan itu adalah pola pikir atau mindset yang secara revolusioner harus diubah, yaitu dari mencari pekerjaan menjadi tindakan untuk menciptakan lapangan kerja. 

Untuk para karyawan atau pekerja juga penting untuk menyesuaikan diri dengan bekerja sesuai job desk masing-masing, belajar lebih banyak secara detail bukan hanya membaca judulnya. Suatu saat ketika pemikiran sudah matang - banyak di antara para buruh atau eksekutif di perusahaan menengah dan besar juga ingin menjadi pengusaha seperti para boss mereka saat ini. 

Dengan adanya UU Cipta Kerja, hambatan yang terjadi ketika mengurus ijin usaha telah dihilangkan. Banyak orang bijak mengatakan bahwa membuka usaha baru berarti mengurangi jumlah pengangguran. Ekonomi pun akan bergulir lebih lancar dengan suasana yang lebih baik tanpa hoax dan pro kontra yang membuat lelah hati dan pikiran. 

Jika pikiran warga +62 masih sibuk dengan pro kontra omnibuslaw, maka semakin banyak perusahaan yang akan merelokasi tempat usaha mereka dari Indonesia ke Vietnam, Kamboja, Thailand, bahkan Myanmar. Kalau ini terjadi, maka akan banyak orang dan keluarga yang menaruh harapan kepada para tulang punggung keluarga yang hanya bisa gigit jari. 

Lalu apa yang akan dilakukan selain mencari kambing hitam?

Read More